Pemda Harus Segera Ambil Tindakan Jika Ada Klaster PTM Terbatas

25-09-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani saat pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Sekda Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja beserta jajaran di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/9/2021). Foto: Erman/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat segera merespon dan bertindak cepat jika ditemukan klaster Covid-19 di sekolah selama pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

 

"Tentu ini harus direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah termasuk satgas dalam konteks melakukan testing dan tracing," tegas Netty usai pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Sekda Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja beserta jajaran di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/9/2021).

 

Netty menyebutkan selain menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) pada PTM terbatas, percepatan vaksinasi Covid-19 pada anak usia sekolah juga perlu dimasifkan kembali oleh pemerintah daerah. "Tentu yang harus dilakukan sasaran vaksinasi pada anak sekolah usia 12-17 tahun," tandasnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti jika ada klaster PTM terbatas. Hal itu guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

 

"Salah satunya kita sesegera mungkin akan melakukan vaksinasi di usai 12 tahun. Kalau guru-guru sudah karena menjadi prioritas tetapi anak-anak atau siswa-siswinya saya setuju ini juga perlu diperhatikan," tegasnya. (es)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...